BUOL – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan capaian pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buol telah mencapai sekitar 72 persen, melampaui rata-rata capaian tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Pendataan ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses peningkatan kualitas data hingga 31 Agustus 2026. Hasil sensus dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.

BPS menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting karena struktur perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Selain sektor perdagangan, jasa, dan industri, sensus kali ini juga mencakup ekonomi digital, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang berkembang pesat sehingga memerlukan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Pelaksanaan sensus kini didukung teknologi digital yang membuat proses pendataan lebih cepat, efisien, dan akurat. Meski demikian, keberhasilan sensus tetap bergantung pada partisipasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai responden.

Sementara itu, Anggota Nilam Sari Lawira mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data secara jujur dan terbuka. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola statistik nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Statistik guna mewujudkan sistem Satu Data Indonesia yang semakin berkualitas.

Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol, Syarif Pusadan, mengapresiasi kerja para petugas BPS di lapangan. Ia menilai capaian pendataan sebesar 72 persen harus diimbangi dengan kualitas data yang valid agar mampu menggambarkan kondisi riil pelaku UMKM dan sektor usaha di Kabupaten Buol.

Syarif juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat koordinasi dengan BPS dalam penyediaan data sektoral sehingga program bantuan pemerintah bagi UMKM dan dunia usaha dapat tepat sasaran.

Melalui Focus Group Discussion (FGD) tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama. Data yang lengkap, valid, dan berkualitas akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, memetakan potensi ekonomi daerah, serta menentukan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Buol dan Sulawesi Tengah dalam sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah bersama BPS pun mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar demi mendukung lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.