BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mendalami model pengelolaan perparkiran yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola parkir, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra ke Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026). Rombongan turut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kedatangan rombongan Pemko Batam disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran pemerintah setempat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran, mulai dari regulasi, kelembagaan, pola kemitraan hingga mekanisme operasional.

Salah satu model yang menjadi perhatian Amsakar adalah pengelolaan parkir melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadarma. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi referensi bagi Batam dalam merancang pola pengelolaan parkir yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, pembenahan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan pengaturan petugas di lapangan. Aspek regulasi, kejelasan kelembagaan, pengawasan, serta pola kerja sama dengan pihak terkait juga perlu diperhatikan.

Di Batam, penataan parkir menjadi salah satu agenda pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola pendapatan sektor perparkiran.

Selain pengelolaan melalui Perumda, Pemko Batam juga mempelajari keterlibatan desa adat dalam sistem perparkiran di Denpasar. Model kolaborasi tersebut menjadi salah satu karakteristik pengelolaan parkir di daerah tersebut.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, kerja sama dengan desa adat dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) bersama Perumda.

“Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Amsakar berharap Pemko Batam memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai berbagai alternatif pengelolaan parkir yang dapat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami aspek teknis pengelolaan perparkiran.

Pemko Batam juga membuka peluang mengadopsi praktik pengelolaan dari daerah lain sepanjang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembenahan tersebut diharapkan mampu mendorong sistem perparkiran Batam yang lebih tertib, transparan, dan profesional, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD.