PEKANBARU – Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jepta Sitohang, menilai anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sebesar Rp13,2 miliar masih minim untuk mendukung penanggulangan bencana secara maksimal.

Hal itu disampaikan Jepta usai memimpin rapat pembahasan anggaran bersama BPBD Pekanbaru di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk gaji, TPP, PPPK, satgas dan operasional. Sementara kebutuhan penting seperti Alat Pelindung Diri (APD), sarana prasarana serta logistik bantuan masih terbatas.

“Nilai nominalnya sangat miris untuk penanggulangan bencana yang maksimal. Tadi untuk bantuan logistik sudah kosong sama sekali di BPBD,” ujar Jepta.

Ia meminta Pemko Pekanbaru mempertimbangkan penambahan anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan APD dan sarana prasarana agar keselamatan petugas saat bertugas di lapangan lebih terjamin.

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Pekanbaru Martin Manoluk mengatakan anggaran Rp13,2 miliar cukup untuk kebutuhan operasional, namun masih terdapat sejumlah sarana yang perlu ditingkatkan.

“APD keselamatan anggota di lapangan dan sarana prasarana masih kurang seperti MPK, water supply dan beberapa sarpras lainnya yang harus di-upgrade,” kata Martin.

Komisi III juga meminta BPBD menyusun peta bisnis sebagai acuan bersama mengenai tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru.