BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syarif Pusadan, S.H., M.Si., serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID), Senin (10/8/2026).

Rakor tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Buol.

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan sejumlah agenda strategis pemerintah pusat, di antaranya sosialisasi dan penandatanganan Surat Edaran Bersama mengenai sinkronisasi layanan pertanahan dan perpajakan, pembahasan program perumahan dan kawasan permukiman, serta pemaparan perkembangan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Dalam pemaparan tersebut disebutkan, capaian pendataan SE2026 secara nasional telah mencapai 90,88 persen, sementara sekitar 9,12 persen masih perlu dituntaskan.

Pendataan SE2026 dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan informasi ekonomi yang akurat dan mutakhir. Data tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi dan struktur perekonomian, termasuk perkembangan dunia usaha, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Buol, penguatan pendataan ekonomi memiliki arti strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data,” ujar Sekda Buol.

Sementara itu, dalam pengendalian inflasi, pemerintah daerah didorong untuk terus mencermati perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memicu inflasi.

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat, aktivitas perekonomian, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Buol berkomitmen menindaklanjuti berbagai arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan TPID.

Selain menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkab Buol juga mendukung pelaksanaan pendataan ekonomi secara optimal sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan daerah yang terukur, tepat sasaran, dan berbasis data.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengendalian inflasi serta penguatan data ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol.