Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui pengelolaan pengaduan yang terintegrasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan bertema penguatan SP4N-LAPOR! dalam tata kelola mikro, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan Ombudsman RI, serta diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik secara langsung maupun daring.

Dalam sambutannya, Firmansyah menekankan bahwa pengelolaan pengaduan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pengelolaan pengaduan yang efektif menjadi indikator kualitas pelayanan publik. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemko Batam menempatkan SP4N-LAPOR! sebagai instrumen strategis dalam menampung dan mengelola aduan masyarakat. Penguatan pada level mikro dinilai penting agar setiap perangkat daerah mampu menangani laporan secara sistematis, mulai dari penerimaan, verifikasi, hingga tindak lanjut.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya peran admin instansi, admin pengawas, dan admin evaluasi pelayanan publik guna memastikan setiap pengaduan tidak hanya ditindaklanjuti, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Sejumlah langkah strategis terus dilakukan, antara lain meningkatkan koordinasi lintas OPD, menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP), memperkuat mekanisme eskalasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Kita harus melampaui pola kerja reaktif. Batam harus menjadi pemerintah yang prediktif, mampu membaca pola pengaduan sebagai sistem peringatan dini dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pertukaran praktik baik antarinstansi. Dengan demikian, pengelolaan pengaduan publik di Kota Batam dapat semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan transformasi digital, Pemko Batam terus melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan adaptif, serta berdaya saing di tingkat nasional. (/)