Jakarta – Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Richard Tampubolon, mendampingi Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang digelar di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026).

Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah fase tanggap darurat terlewati dan berbagai layanan dasar kembali berjalan.

Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian bersama Letjen TNI Richard Tampubolon mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Dana tersebut dialokasikan guna mempercepat pemulihan berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, kebutuhan anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap, yaitu:

  • Tahun 2026: Rp38,9 triliun
  • Tahun 2027: Rp32,9 triliun
  • Tahun 2028: Rp28,2 triliun

Program pemulihan permanen ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana utama maupun pendukung.

Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni:

  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Kementerian Perhubungan
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Kesehatan
  • Badan Pusat Statistik

Sementara itu, kementerian dan lembaga lainnya masih menjalani proses evaluasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.

“Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito Karnavian.

Selain mendorong percepatan pencairan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat sejak awal Mei 2026.

Rincian tambahan TKD tersebut meliputi:

  • Aceh: sekitar Rp1,6 triliun
  • Sumatera Utara: sekitar Rp6,3 triliun
  • Sumatera Barat: sekitar Rp2,6 triliun

Dana tersebut diharapkan segera digunakan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dasar, layanan publik, serta kebutuhan prioritas masyarakat pada tahap pemulihan permanen.

Di sisi lain, semangat gotong royong antardaerah juga terus diperkuat melalui skema hibah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan keuangan kepada daerah terdampak di Aceh, sementara pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan dukungan pembiayaan bagi wilayah yang mengalami dampak paling berat.

Menutup rapat, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan permanen memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran, serta pemerintah daerah yang telah memperoleh tambahan TKD, diminta segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin.

“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU, kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” tegasnya. (*)