BATAM – Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam mempercepat penanganan banjir melalui pembangunan drainase, peningkatan kapasitas saluran, serta normalisasi di sejumlah kawasan rawan genangan.

Program yang menjadi prioritas Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat.

Sepanjang 2025, Pemko Batam merealisasikan penanganan banjir seluas 33,15 hektare dari target 99,22 hektare dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2030. Capaian itu setara 33,4 persen dari target yang ditetapkan.

Amsakar Achmad mengatakan, penanganan banjir membutuhkan pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang memiliki risiko genangan tinggi.

“Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas utama kami karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan sistem drainase di Simpang K-Square. Setelah Kolam Retensi 1 dibangun pada 2025, pekerjaan dilanjutkan dengan pembangunan Kolam Retensi 2 dan 3 pada 2026.

Penanganan serupa juga dilakukan di Jalan S. Parman, kawasan GMP Piayu, Jalan R. Suprapto dekat Perumahan Sawang Permai, serta kawasan Makam Pahlawan dan RS Graha Hermine. Sementara itu, penanganan banjir secara menyeluruh di Bengkong direncanakan pada tahun anggaran 2027.

Berdasarkan pemetaan kewenangan, terdapat 167 titik banjir dan genangan di Batam. Sebanyak 133 titik menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, 33 titik ditangani BP Batam, dan satu titik berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada 2026, BP Batam turut mengerjakan peningkatan drainase di kawasan Sei Beduk, antara Cendana dan KDA, serta Tanjung Piayu. Pembangunan saluran box culvert juga menjadi bagian dari peningkatan Jalan Gajah Mada, mulai Landing Point Fly Over hingga Simpang Laluan Madani.

Pemko Batam dan BP Batam terus mengoordinasikan penanganan berdasarkan kondisi lapangan, pembagian kewenangan, dan ketersediaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu mengurangi genangan dan meminimalkan gangguan aktivitas warga.