Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) membuka Rakerda ke VII REI Sumsel dengan tema, “Peran serta REI dalam mengatasi Backlog Perumahan di Sumsel” bertempat di Hotel Novotel Palembang, pada Rabu (24/5/2023).
“Kita tau Sumsel kurang terhadap Backlog itu masih sekitar 400 ribu. Kalau kita hanya berharap dari perorangan membangun sendiri kapan selesai, sedangkan pertumbuhan masyarakat terus bertambah banyak, maka kita harap REI dibantu oleh Developer akan mempersempitnya,” kata HD.
Herman Deru berharap melalui Rakerda ke VII REI harus membuahkan hasil yang tidak hanya melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat internal tapi harus menjadi per izin bagi pemerintah atupun konsumen.
Herman Deru mengatakan backlog di Sumsel cukup tinggi, “Begitu banyak inovasi dan improvisasi dari pemerintah pusat dan DPP REI untuk dapat meningkatkan pertumbuhan rumah, bahkan sampai tadi ada bank tanah,” ujarnya.
Namun menurut Herman Deru, REI sudah cukup matang untuk menghadapi fluktuasi yang sangat dinamis seperti ekonomi dan stabilitas politik. Apalagi baru saja melewati dari Covid-19 dimana saat ini masa pandemi menuju endemi.
Herman Deru mengajak REI agar setiap perumahan untuk diajak menanam komoditas yang mempengaruhi inflasi seperti cabe, tomat dan lainnya. Hal ini juga untuk merubah mindset tadinya membeli menjadi penghasil.
Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel, Zewwy Salim mengatakan Rakerda ke VII REI merupakan agenda tahunan. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengeluarkan pokok-pokok pikiran dalam kontribusi pembangunan daerah Sumsel khususnya Nasional.
Zewwy Salim menyebut, “sampai saat ini DPD REI memiliki kurang lebih 350 pengembang yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
“Artinya setiap peningkatan jumlah menandakan isensitas pembangunan di Sumsel meningkat baik yang bersubsidi ataupun komersil,” jelas ko Awi sapaan akrab Zewwy Salim kepada wartawan.
Menurut Awi, pihaknya siap merespon setiap pembahasan- pembahasan yang terjadi. Sebab hal tersebut merupakan modal dasar bagi REI.
“Selain agenda tahunan tapi juga Rakerda VII ini sebagai evaluasi dalam kinerja ke depan sehingga dapat mengatasi backlog dan memberikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian,” tutupnya.
( Rado L / Andre)

