Jakarta — Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah berjalan cepat, terpadu, dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat terdampak. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Mendagri mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi yang terdampak bencana. Anggaran tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan awal di wilayah terdampak.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.

Selain dukungan pemerintah pusat, solidaritas lintas daerah juga terlihat melalui bantuan anggaran dan barang dari pemerintah daerah lain. Bantuan tersebut dinilai memperkuat upaya percepatan penanganan bencana di lapangan.

“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar, jadi lebih kurang 48 miliar,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan sembilan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.

“Dari Kemendagri membentuk 9 tim, dari dukcapil ke 3 provinsi, mulai 10 Desember kemarin, untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP yang hilang dan lain-lain, tanpa memungut bayaran,” ungkap Tito.

Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan non-APBN. Total sebanyak 2.600 unit huntap akan dibangun di sejumlah wilayah.

“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” ujar Mendagri.

Ia merinci, pembangunan huntap tersebut akan dilakukan di Aceh sebanyak 1.000 unit, Sumatera Utara 1.000 unit, dan Sumatera Barat 600 unit. Pelaksanaan groundbreaking direncanakan segera dilakukan di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN. Besok akan ada groundbreaking dan kita akan turun langsung ke sana,” lanjutnya.

Terkait keberlangsungan roda pemerintahan di tingkat desa, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.

“Khusus yang rusak ringan ini akan kita lihat kemampuan daerah apakah mampu, kalau tidak mampu kita akan ambil alih, dan untuk yang rusak berat nanti kami akan tunjukkan kepada Menteri PU,” pungkas Tito.