Batam – Pemerintah Kota Batam terus mengintensifkan penataan data kependudukan sebagai dasar utama dalam meningkatkan mutu layanan publik dan menyusun arah pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan dan ketenagakerjaan.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menekankan pentingnya data yang akurat untuk menggambarkan kondisi nyata masyarakat. Menurutnya, validitas data sangat berpengaruh dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja serta layanan pendidikan di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lanjutan terkait sinkronisasi data kependudukan yang digelar di Kantor BP Batam, Jumat malam.

Ia menjelaskan bahwa pendataan awal sebenarnya sudah dilakukan hingga tingkat RT dan RW di setiap kecamatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah perbedaan antara data administrasi dan kondisi di lapangan. Misalnya, adanya warga yang telah berpindah domisili tetapi belum memperbarui dokumen, laporan kematian yang belum tercatat, serta mobilitas penduduk yang belum terdata secara maksimal.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan jumlah penduduk Batam pada semester II tahun 2025 mencapai 1.394.459 jiwa. Meski begitu, angka ini masih dianggap perlu penyempurnaan agar benar-benar mencerminkan kondisi terkini.

Di sektor ketenagakerjaan, komposisi tenaga kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja, jumlah pekerja dengan KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang. Kondisi ini dinilai perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat agar peluang kerja bagi warga lokal tetap terjaga, tanpa mengabaikan kebutuhan industri.

Ia juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara data kependudukan dengan perencanaan jangka panjang. Mulai dari jumlah anak usia sekolah, kebutuhan ruang belajar, hingga kesiapan lulusan untuk masuk ke dunia kerja, semuanya harus berbasis data yang akurat.

Selain itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar pembaruan data berjalan optimal. Dengan data yang terintegrasi, kebijakan dan alokasi anggaran diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Batam akan memperketat pemantauan arus masuk penduduk secara terukur, termasuk di sejumlah pintu masuk utama seperti pelabuhan di wilayah Batu Ampar dan Sekupang. Langkah ini dilakukan untuk memantau pergerakan penduduk sekaligus menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja di Batam.