PEKANBARU – Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Niño.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pelaku usaha, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Kapolda Riau Herry Heryawan dalam sambutannya menegaskan bahwa ancaman karhutla pada 2026 harus dihadapi dengan langkah serius, terukur, dan kolaboratif sejak dini.

“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, khususnya di wilayah rawan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis terpadu, seperti penyiapan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau, serta penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Selain itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Pencegahan adalah kunci utama. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dampak karhutla tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh Kapolres jajaran untuk aktif turun ke lapangan memastikan kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari sumber air cadangan, peralatan pemadam, hingga patroli terpadu berbasis teknologi.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sekitar 5,3 juta hektare, terbesar di Indonesia, sehingga menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla yang tinggi, terutama saat musim kemarau panjang.

Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah signifikan berada di Kalimantan Barat dan Riau.

Sebagai langkah lanjutan, koordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat juga terus diperkuat, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan apabila kondisi mengharuskan.

Kapolda turut mengapresiasi peran TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat peduli api yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanggulangan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat luas.

“Kolaborasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita harus bergerak bersama, menyamakan visi, dan menjaga Bumi Lancang Kuning agar tetap lestari,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Polda Riau dan Forkopimda menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi, meningkatkan respons cepat, serta melakukan aksi nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang 2026 demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.