Jakarta – Panglima TNI, Agus Subiyanto, bersama para Kepala Staf Angkatan mendampingi Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam pertemuan itu, Kementerian Pertahanan bersama TNI memaparkan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional serta menjaga kesiapan operasional TNI dalam menghadapi berbagai tantangan strategis.

Usai rapat, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara terus berkembang seiring dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks.

“Kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Menhan, dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting untuk memastikan kesiapan pertahanan negara sekaligus mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI dalam membantu pemerintah di berbagai sektor.

Ia berharap usulan tambahan anggaran yang diajukan kepada Komisi I DPR RI dapat memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran sehingga dapat dialokasikan dalam APBN sektor pertahanan tahun 2027.

“Dengan harapan tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara di tahun 2027,” pungkasnya.