JAKARTA – Momentum September Hitam dinilai menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPC GMNI Jakarta Timur mendorong evaluasi dilakukan secara objektif, terukur, berbasis data, dan tidak terjebak kepentingan politik.

Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, mengatakan September Hitam tidak hanya menjadi momentum mengenang berbagai tragedi dan dugaan pelanggaran HAM, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

“September Hitam harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi secara objektif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran beserta stakeholder terkait,” ujar Jansen.

GMNI Jakarta Timur menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pemberantasan korupsi, tata kelola program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga batas keterlibatan militer dalam ruang sipil.

Selain itu, GMNI meminta proses hukum terhadap perkara yang melibatkan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dilakukan secara transparan dan mendalam berdasarkan bukti, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Persoalan penanganan demonstrasi juga menjadi perhatian. GMNI meminta dugaan tindakan represif aparat dan pelanggaran HAM dalam aksi massa diusut secara independen. Jansen juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melakukan perusakan fasilitas umum maupun dimanfaatkan pihak tertentu demi kepentingan politik.

“Kritik dan demonstrasi harus tetap masif, tetapi on the track terhadap substansi. Jangan sampai gerakan masyarakat dikapitalisasi oleh pihak yang menginginkan situasi chaos,” tegasnya.

DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan enam sikap, yakni mendorong evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, menjaga supremasi sipil, memperdalam pengusutan perkara Febrie Adriansyah, mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi, serta mengevaluasi secara menyeluruh program MBG dan KDMP.

GMNI menegaskan gerakan masyarakat sipil harus dilakukan secara konstruktif, damai, berbasis data, dan tetap menghormati kepentingan publik.