BATAM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta camat dan lurah lebih aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan persoalan masyarakat ditangani secara konkret. Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah harus disertai gagasan dan solusi yang dapat direalisasikan.

Pesan itu disampaikan Amsakar saat bersilaturahmi dengan pengurus RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam.

Menurut Amsakar, komunikasi dua arah menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Karena itu, perangkat pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus memahami kondisi lapangan serta membangun koordinasi rutin dengan unsur masyarakat.

“Batam tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mampu menawarkan alternatif dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemko Batam, antara lain legalisasi lahan Kampung Tua, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

Terkait legalisasi lahan, ia menyebut 1.450 sertifikat tanah telah diselesaikan. Pemerintah juga terus mengupayakan kepastian hukum lahan di kawasan Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.

Untuk sektor air bersih, percepatan penanganan di Tanjung Uma ditargetkan rampung pada akhir 2026. Pekerjaan yang direncanakan mencakup interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata serta pengembangan jaringan distribusi di kawasan tersebut.

Pemko Batam juga mengoptimalkan pemulihan pasokan air di Baloi Centre pascagangguan kelistrikan. Selain itu, pemerintah telah memetakan 18 titik rawan pada jaringan distribusi air dan menjajaki penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air tawar.

Sementara itu, penanganan sampah direncanakan diperkuat melalui kerja sama dengan pihak swasta. Dalam APBD Perubahan 2026, proyek percontohan skema pengangkutan sampah tersebut direncanakan di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang.

Melalui skema itu, armada milik pemerintah daerah diharapkan dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan di wilayah lain, termasuk Kecamatan Lubuk Baja.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Amsakar dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra atas upaya penanganan persoalan air bersih, titik banjir, legalisasi lahan, dan pengelolaan sampah. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan daerah serta berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Amsakar turut mengapresiasi peran RT dan RW yang menjadi ujung tombak pelayanan publik karena berinteraksi langsung dengan warga. Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

“Keberhasilan pembangunan Kota Batam adalah hasil kerja kolektif kita bersama. Mari kita satukan hati dan rapatkan barisan untuk membuat Batam semakin hebat dan sejahtera ke depan,” tutupnya.