BATAM – Pemerintah Kota Batam menegaskan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kinerja dan manfaat. Setiap program yang mendapat alokasi anggaran dituntut menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/10/2026).

Amsakar mengatakan, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Pemerintah daerah akan memperkuat efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta pengawasan setiap program melalui target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab dan evaluasi yang terukur.

Sejumlah sektor menjadi fokus APBD 2027, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan lebih merata dengan memperhatikan kebutuhan kawasan mainland dan hinterland.

Untuk pendidikan, Pemko Batam menyiapkan beasiswa, bantuan seragam, pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan kompetensi guru. Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan UHC, peningkatan fasilitas puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan serta pemerataan pelayanan.

Sementara itu, penanganan banjir dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan serta penguatan sistem pompa. Sektor persampahan juga diperkuat dari hulu hingga hilir, termasuk TPS 3R, landfill TPA dan penambahan armada pengangkutan.

Pada sektor ekonomi, Pemko Batam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM dan pemberdayaan industri. Pemko juga telah menjalin kerja sama dengan 30 perusahaan besar bersama APINDO untuk mendorong penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.

Amsakar menegaskan, APBD 2027 harus menghasilkan capaian konkret, seperti berkurangnya titik banjir, penurunan kemiskinan, bertambahnya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, serta semakin meratanya infrastruktur dasar.

“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” tegas Amsakar.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemko dan DPRD Batam berjalan konstruktif, terbuka dan tepat waktu sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar realistis serta mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan daerah.