Datangi DPRD PALI, LSM Macan Soroti Tidak Adanya Anggota Dewan di Kantor

PALI – Kunjungan koordinasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan ke kantor DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Selasa (12/5/2026), berujung kekecewaan. Rombongan yang datang sekitar pukul 11.00 WIB tidak menemukan satu pun anggota DPRD berada di kantor saat hendak melakukan koordinasi terkait surat yang sebelumnya telah disampaikan pada 6 Mei 2026.

Kedatangan LSM Macan tersebut bertujuan menindaklanjuti surat yang telah mereka layangkan beberapa hari sebelumnya. Namun saat tiba di kantor wakil rakyat itu, suasana terlihat sepi dan tidak ada anggota dewan yang dapat ditemui untuk menerima aspirasi maupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

Ketua Umum LSM Macan, Beniwisakti, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai keberadaan anggota DPRD di kantor merupakan bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk menerima pengaduan dan aspirasi publik.

“Sebagai pendiri Kabupaten PALI, saya berharap daerah ini bisa lebih baik dari daerah lain. Namun kenyataannya justru seperti ini. Kami datang untuk melakukan koordinasi secara baik-baik, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang berada di kantor,” ujar Beniwisakti.

Menurutnya, kondisi kantor DPRD yang kosong dapat menimbulkan kesan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi apabila tidak ada wakil rakyat yang berada di tempat saat dibutuhkan.

“Bagaimana masyarakat mau menyampaikan aspirasi atau pengaduan terhadap wakilnya kalau kantor dalam keadaan kosong seperti ini. DPRD merupakan rumah rakyat, sehingga seharusnya ada perwakilan yang siap menerima masyarakat,” katanya.

LSM Macan berharap DPRD PALI dapat meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menerima kunjungan dari organisasi sosial maupun masyarakat umum.

Beniwisakti juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif di Kabupaten PALI.

(Tim)