DUMAI – Forum Pejuang Tanah Sudirman (FPTS) Dumai terus mematangkan langkah perjuangan penyelesaian sengketa tanah yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Melalui rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan lantai II Hotel The Zury, Minggu (24/5/2026), forum bersama unsur legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat menyusun strategi menuju pertemuan penting di Jakarta pada 2 Juni 2026 mendatang.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, Anggota DPRD Fraksi Golkar Edison, perwakilan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Farid beserta jajaran Kabid Pertanahan, Ketua Forum Pejuang Tanah Sudirman Marwan, pengurus forum, serta puluhan warga terdampak.

Ketua FPTS Dumai, Marwan, menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan visi perjuangan sebelum tim berangkat ke Jakarta membawa aspirasi masyarakat.

“Kita ingin perjuangan ini menghasilkan solusi nyata dan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat. Semua data dan poin perjuangan harus disusun matang agar tidak lagi hanya menjadi janji,” ujar Marwan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat terkait status tanah yang masih bermasalah maupun dibekukan.

“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan agar hak-hak warga dapat dikembalikan sesuai kesepakatan bersama,” katanya.

Dari sisi teknis, perwakilan Dispertaru Dumai, Farid, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan data, peta, dan dokumen pendukung untuk dibahas bersama instansi terkait di tingkat pusat.

“Agenda di Jakarta nanti menjadi langkah penting agar ada kepastian penyelesaian dan jalan keluar yang jelas bagi masyarakat,” jelas Farid.

Dukungan juga datang dari Edison yang meminta agar hak masyarakat atas tanah kawasan Sudirman segera dipulihkan.

“Persoalan ini menyangkut hak warga. Kami meminta agar tanah kawasan Sudirman dapat keluar dari status sengketa dan hak masyarakat dikembalikan,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan harapan besar agar perjuangan yang telah berlangsung bertahun-tahun segera membuahkan hasil konkret. Mereka juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dan transparansi dari seluruh proses penyelesaian.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa tim FPTS Dumai akan berangkat ke Jakarta pada 2 Juni 2026 membawa seluruh dokumen dan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan langsung di tingkat pusat.

Pertemuan berlangsung aman dan kondusif serta menjadi bukti kuat sinergi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan agraria yang menjadi perhatian besar di Dumai.