PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti kembali maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Kritik itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Indonesia Dicekik Asap, Rakyat Sesak Napas, Pemerintah Gimmick Saja” dalam rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 di Pekanbaru, Selasa (25/8/2026).

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Sembiring mengatakan pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap kerusakan hutan dan lingkungan, termasuk penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga bermasalah.

Menurut Boy, sanksi administratif tidak semestinya menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun kewajiban pemulihan lingkungan apabila ditemukan unsur pidana.

Sementara itu, Direktur WALHI Riau Eko Yunanda memaparkan hasil investigasi WALHI Riau selama Januari-Agustus 2026. WALHI mencatat sekitar 16.277,5 hektare lahan terdampak karhutla di 12 kabupaten/kota dengan 653 titik api.

Dari jumlah tersebut, WALHI menyebut 431 titik api berada di kawasan hutan lindung dan 108 titik berada di kawasan hutan budidaya. Selain itu, terdapat 193 titik api yang disebut berada di areal perusahaan perkebunan kayu dan sawit.

WALHI Riau juga menyoroti kebakaran berulang di sejumlah konsesi perusahaan, termasuk PT RAPP Estate Sungai Mandau (APRIL Group). Berdasarkan data yang dipaparkan WALHI, kebakaran di area tersebut terjadi berulang pada 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026 dengan total luas yang disebut mencapai sekitar 2.849,89 hektare.

Eko menilai karhutla di Riau tidak semata-mata disebabkan faktor kekeringan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola gambut dan hutan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

WALHI mendesak pemerintah memperkuat pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan ekosistem yang terdampak agar persoalan kabut asap tidak terus berulang.

Laporan: Teti Guci