Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta penyelamatan keuangan negara tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (24/12/2025), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan pengamanan kekayaan negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Acara diawali dengan laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memaparkan capaian signifikan Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan. Hingga akhir tahun 2025, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Pada tahap V, pemerintah menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare.

Jaksa Agung menjelaskan, kawasan yang diserahkan tersebut terdiri atas 240.575,383 hektare lahan perkebunan kelapa sawit milik 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi. Lahan tersebut diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, dan selanjutnya dikelola oleh Agrinas. Selain itu, terdapat 688.427 hektare kawasan hutan konservasi yang tersebar di sembilan provinsi dan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan dan pengembalian fungsi hutan.

Selain keberhasilan penguasaan kembali kawasan hutan, Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung juga mencatat capaian besar dalam penyelamatan keuangan negara. Pada kesempatan tersebut, diserahkan uang negara dengan total nilai mencapai Rp6.625.294.190.469,74.

Nilai tersebut berasal dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000, yang ditagih dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel. Sementara itu, Rp4.280.328.440.469,74 berasal dari hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung, antara lain perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta perkara impor gula.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam Satgas PKH. Kepala Negara secara khusus menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari proses verifikasi hingga penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang melanggar.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras di medan yang sangat sulit. Verifikasi lebih dari empat juta hektare bukan pekerjaan mudah, menghadapi banyak perlawanan dan upaya menghambat penyelidikan serta investigasi, namun semua itu dapat dilalui,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa upaya penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam, menegakkan hukum, serta memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.