TOLITOLI – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mendorong Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Tolitoli untuk mengambil peran aktif dalam mendukung dan memanfaatkan berbagai program nasional pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dan berdialog dengan pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) KKSS Tolitoli, dalam momentum Hari Raya Idulfitri yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKSS, Supratman menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya bertujuan untuk membela kepentingan rakyat.

“KKSS jangan hanya menjadi penonton. Kita harus ikut mengambil peran aktif dalam menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.

Salah satu peluang yang disorot adalah keterlibatan warga KKSS dalam mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah. Ia menyebutkan masih adanya keterbatasan bahan pangan di sejumlah daerah, termasuk di Palu, seperti susu dan komoditas lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus dilihat sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Warga KKSS bisa mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok program makanan bergizi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi agar lebih merata dan berpihak kepada masyarakat luas.

Ia mengakui, langkah tersebut mungkin berdampak pada pihak-pihak besar yang sebelumnya mendominasi sektor ekonomi. Namun, hal itu merupakan bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, ia juga menyinggung program strategis yang digagas Ketua Umum KKSS yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, terkait peningkatan produksi pangan nasional dalam satu tahun ke depan.

Supratman berharap, pengurus KKSS Tolitoli dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

“KKSS tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga harus menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan masyarakat, sekaligus mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas di daerah.