DUMAI – Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai menjadi sorotan setelah dua pekerja proyek perbaikan kantor terlihat bekerja di lantai dua tanpa menggunakan perlengkapan pengaman berupa body harness.

Kondisi tersebut terpantau pada Kamis (18/6/2026), saat berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Kota Dumai di sejumlah lokasi, termasuk di Kantor KSOP Dumai yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.

Dari pantauan di lokasi, dua pekerja terlihat melakukan aktivitas pekerjaan konstruksi di ketinggian tanpa menggunakan body harness atau alat pelindung diri (APD) yang lazim digunakan untuk pekerjaan dengan risiko jatuh. Selain itu, tidak terlihat adanya teguran maupun tindakan dari pihak pengawas proyek terkait kondisi tersebut.

Padahal, penggunaan perlengkapan keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam penerapan standar K3, terutama pada pekerjaan yang dilakukan di area dengan tingkat risiko tinggi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga potensi kehilangan nyawa saat menjalankan tugas. Penerapan K3 juga menjadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pengamat keselamatan kerja menilai bahwa pekerjaan di ketinggian tanpa perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan kecelakaan serius. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan APD dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan konstruksi maupun renovasi bangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak KSOP Dumai maupun kontraktor pelaksana terkait dugaan kelalaian dalam penerapan standar K3 pada proyek tersebut.