BUOL — Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto menegaskan pentingnya penguatan tata kelola data pemerintah daerah sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan dan menentukan arah pembangunan. Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan Kualitas Data Statistik Sektoral Kabupaten Buol Tahun 2026, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Buol tersebut diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran BPS Kabupaten Buol, serta insan pers. Hadir antara lain Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Buol Ikhlasiani, Kepala BPS Buol Edwin Jurnalis, Kepala Dinas PUPR Darsyat dan Plt Kepala Bappeda Litbang Yudi Said.

Nasir mengatakan data yang berkualitas dibutuhkan pemerintah untuk menetapkan prioritas pembangunan, merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, sekaligus mengukur capaian program. Karena itu, penerapan SDI harus diarahkan agar data yang dihasilkan setiap OPD akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan Satu Data Indonesia diarahkan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi,” kata Nasir.

Menurutnya, OPD sebagai produsen data tidak hanya berkewajiban menyediakan data, tetapi juga memastikan metadata, pembaruan serta kualitas informasi yang disampaikan kepada walidata. Pemeriksaan terhadap data yang tidak lengkap, duplikasi, pencilan hingga hasil integrasi dinilai penting untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Buol Edwin Jurnalis menyampaikan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di daerah tersebut telah mencapai 82,68 persen. BPS menargetkan seluruh proses pendataan rampung pada 15 Oktober 2026 dan meminta dukungan OPD agar target tersebut dapat tercapai.

Edwin juga memaparkan perkembangan ekonomi Buol yang menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Perbaikan infrastruktur dan belanja pemerintah menjadi sejumlah faktor yang ikut mendorong pertumbuhan, sementara sektor investasi dinilai perlu diperkuat untuk menjaga momentum ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, BPS turut menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial, pemerintah desa/kelurahan maupun aplikasi Cek Bansos untuk kemudian diverifikasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi di lapangan.

BPS juga menyampaikan pemantauan inflasi dilakukan terhadap sejumlah komoditas strategis sebagai bahan bagi pemerintah daerah mengambil langkah pengendalian harga. Ke depan, Buol dipersiapkan melakukan penghitungan inflasi secara mandiri melalui penyusunan sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan cakupan komoditas yang lebih luas.

Nasir berharap workshop tersebut tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan pengelolaan data di setiap OPD, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, penyusunan metadata, pemutakhiran hingga penyebarluasan. Ia menekankan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar data pemerintah benar-benar dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.36 WITA tersebut berakhir sekitar pukul 10.45 WITA dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.