BATAM, Titahnews.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia menegaskan, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalis Siber (PJS) Tahun 2026 dan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS periode 2026–2027 di Ballroom Asrama Haji Kota Batam, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan itu dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, yang sekaligus melantik pengurus DPP PJS periode 2026–2027.

Dalam sambutannya, Amsakar mengatakan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pers, untuk mendorong kemajuan daerah dan nasional.

Menurutnya, media bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan membentuk pola pikir masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif dan bertanggung jawab.

“Kalau kita ingin membuat negara ini melesat, dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen. Salah satu unsur penting di dalamnya adalah jurnalis. Pers memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi, membangun optimisme, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski mendorong pemberitaan konstruktif, Amsakar mengingatkan agar kolaborasi antara pemerintah dan pers tidak menghilangkan independensi jurnalistik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dibutuhkan sebagai bagian dari fungsi kontrol, selama disampaikan berdasarkan fakta dan kaidah jurnalistik.

Ia juga mengajak media mengangkat capaian dan potensi daerah secara proporsional agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh sekaligus mengetahui peluang pembangunan di Batam.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menyebut pers sebagai mitra penting pemerintah dalam menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan media diperlukan agar informasi mengenai pembangunan dapat diterima publik secara luas.

“Media adalah mitra kita. Tanpa media, bagaimana masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah? Karena itu, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun dengan baik,” katanya.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab profesional. Informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat, terverifikasi, dan mempertimbangkan dampaknya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan.

“Boleh bebas, tetapi jangan bablas,” tegasnya.

Rakernas III PJS 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat organisasi serta meningkatkan profesionalisme dan kualitas jurnalisme siber di Indonesia.