Jakarta – Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato politik pada peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI yang digelar di Jakarta, Sabtu (19/4/2026), dengan tema “Menyulam Persatuan, Menggerakkan Perubahan Bangsa”.

Dalam pidatonya, Sujahri mengungkap kronologi kejadian yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Saat itu, korban diserang menggunakan air keras usai mengikuti diskusi bertajuk “Remiliterisasi dan Judicial Review di Indonesia”. Akibat serangan tersebut, sekitar 20 persen kulit korban mengalami luka bakar dan bagian mata turut terluka.

Ia menyoroti fakta bahwa empat prajurit BAIS TNI kini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Menurutnya, proses hukum harus berjalan transparan dan tidak boleh tertutup dari pengawasan publik.

“Jika seorang aktivis dibakar karena bertanya soal undang-undang, apakah demokrasi kita masih sehat?” ujar Sujahri.

GMNI, lanjutnya, menilai pembentukan TGPF independen menjadi langkah penting untuk mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Sikap ini, kata dia, sejalan dengan pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyebut kasus penyiraman air keras tersebut sebagai tindakan terorisme dan menegaskan komitmen untuk mengusutnya hingga tuntas tanpa melindungi aparat yang terlibat.

Selain itu, GMNI juga menegaskan pentingnya supremasi sipil dalam sistem demokrasi. Sujahri menyatakan bahwa peradilan militer tidak boleh menjadi ruang yang menutup akses publik terhadap keadilan.

Dalam pidato yang sama, GMNI turut menyoroti keterlibatan aparat dalam sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Organisasi tersebut menilai TNI seharusnya tetap fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Beberapa kasus yang disorot antara lain konflik di Rempang Eco City serta laporan intimidasi terhadap masyarakat adat dalam proyek food estate di Papua Selatan.

GMNI menegaskan dua sikap utama, yakni pentingnya memperkuat peran TNI dalam menghadapi ancaman eksternal serta menjaga supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi.

Pidato ini menjadi salah satu sorotan dalam peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI, yang juga membahas sejumlah isu nasional lain seperti RUU Sisdiknas, dinamika geopolitik, dan RUU Penanggulangan Disinformasi.