BATAM – Persoalan krisis air bersih di Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi III DPRD Kota Batam, Senin (8/9/2025). Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Batam dan dihadiri langsung oleh Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama jajaran pejabat terkait.

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi ST, serta diikuti anggota dewan lintas komisi, antara lain Rival Pribadi SH, Muhammad Dyco Barcelona Maryon, Ir Anang Adhan, Welfentius Tindaon, Siti Nurlailah ST, Ir H. Suryanto, dan Jamson Silaban SH. Turut hadir Wakil Ketua Komisi I Haji Aweng Kurniawan serta Sekretaris Komisi IV Hj Asnawati Atiq SE MM.

Dari pihak eksekutif, Amsakar datang bersama Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait serta manajemen Air Batam Hilir (ABH). Perwakilan masyarakat, mulai dari ketua RW, LPM, tokoh warga, puskesmas, hingga SMAN 14 Batam juga turut hadir menyampaikan langsung aspirasi mereka.

Keluhan Warga: Air Mati, Tandon Tidak Efektif

Dalam forum terbuka ini, warga menyampaikan beragam keluhan yang sudah lama mereka alami. Aliran air yang sangat kecil bahkan sering mati membuat ribuan rumah tangga kesulitan. Upaya penyediaan tandon dinilai tidak efektif, sebab kapasitasnya terbatas dan distribusi tidak merata, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan perbukitan.

“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Tandon yang dibangun di bagian atas malah turun lagi ke bawah, sehingga kami yang di atas bukit tidak kebagian air,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Dampak krisis ini juga merembet ke fasilitas umum. SMAN 14 Batam yang menampung hampir seribu siswa mengaku kesulitan besar karena keterbatasan air. Bahkan, pihak sekolah terpaksa memanfaatkan toilet di masjid sekitar, yang kondisinya juga tidak jauh lebih baik.

Solusi Jangka Pendek dan Panjang

Menanggapi keluhan tersebut, Amsakar Achmad menegaskan komitmennya untuk mencari solusi nyata. Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama BP Batam sedang mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi air.

  • Jangka panjang: ditargetkan tuntas pertengahan 2026, sehingga persoalan distribusi air dapat diatasi secara permanen dan berkelanjutan.

  • Jangka pendek: peningkatan jumlah armada mobil tangki serta penjadwalan distribusi air yang lebih teratur agar warga tetap bisa mengakses kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pembangunan yang kita lakukan bukan sekadar solusi sementara, tapi benar-benar untuk menyelesaikan masalah air bersih secara tuntas. Namun, kami mohon masyarakat memberi waktu agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal,” ujar Amsakar.

DPRD Siap Mengawal

RDPU berlangsung cukup dinamis dengan banyak masukan dari warga maupun perwakilan lembaga. Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi, memastikan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.

“Kami akan mendesak pihak ABH maupun BP Batam untuk segera merealisasikan janji-janji penanganan. Jika ada masalah di lapangan, segera laporkan, supaya bisa langsung dikomunikasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.